Permentan 26 tahun 2007 pdf

Undang undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman. Permentan no 64 tahun 20 tentang sistem pertanian organik. Lewat revisi ini, pemerintah sebenarnya bertujuan menekan kepemilikan lahan satu perusahaan dan kelompok usaha. Jan 15, 2014 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699.

Indonesia tahun 2000 nomor 199, tambahan lembaran negara 4020. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian. Undangundang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman lembaran negara tahun 2000 nomor 241, tambahan lembaran negara nomor 4043. Tahun 1994 nomor 57, tambahan lembaran negara nomor 3564. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah. Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lembaran negara tahun 1999 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 3821. Undangundang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun 2009. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan pangan, mutu dan gizi pangan lembaran negara tahun 2004 nomor 107, tambahan lembaran negara nomor 4424. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82. Tahun 2003 nomor 39, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4279. Undangundang nomor 8 tahun 1999 tetang perlindungan kosumen lembaran negara tahun 1999 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 3821.

Peraturan presiden ri nomor 1662014, november 2014. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran negara republik. Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas lembaran negara tahun 2007 nomor 106, tambahan lembaran negara nomor 4756. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupatenkota lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan. Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional daerah perbatasan dan kepulauan. Negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara. Peraturan presiden nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupatenkota lembaran negara tahun 2007 nomor 82 tambahan lembaran negara nomor 4737. Undangundang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman lembaran negara tahun 1992 nomor 46, tambahan. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4725. Undangundang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan.

Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria lembaran negara tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 2043. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak guna pakai atas tanah lembaran negara tahun 1996 nomor 58, tambahan lembaran negara nomor 3643. Indonesia tahun 2000 nomor 161, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4002. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 4725. Undangundang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 56. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara lembaran negara tahun 2002 nomor 73. Undangundang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman. Hal itu sesuai undangundang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana diubah dengan undangundang nomor 41 tahun 2014 pasal 22 ayat 4 huruf c serta permentan nomor 14 tahun 2017. Perusahaan pakan ternak wajib laksanakan permentan 222017. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara lembaran negara tahun 2002 nomor 73, tambahan lembaran negara nomor. Undangundang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional rpjpn lembaran negara tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran negara nomor 4700.

Sedangkan, di permentan sebelumnya yang bernomor 26 tahun 2007 sebanyak 46 pasal. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 108, tambahan lembaran negara nomor 4424. Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4700. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupatenkota lembaran negara tahun 2007 nomor 82 tambahan lembaran negara. Undangundang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 56, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3482.

Permentan no12 tahun 2018 tentang produksi, sertfikasi dan. Undangundang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah lembaran negara tahun 2008 nomor 93, tambahan lembaran negara nomor 4866. Negara tahun 1986 nomor 23, tambahan lembaran nomor 3330. Negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade. Undangundang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian lembaran negara tahun 1984 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 3274. Undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 61, tambahan. Sep 18, 2014 sedangkan, di permentan sebelumnya yang bernomor 26 tahun 2007 sebanyak 46 pasal. Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah lembaran negara tahun 2007 nomor 89, tambahan lembaran negara nomor 4741. Undangundang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan lembaran negara tahun 1992 nomor 56, tambahan lembaran negara nomor 3482. Dalam peraturan yang sekarang ini berlaku, satu kelompok usaha maksimal menguasai lahan 100 ribu hektare untuk satu komoditas.

Undangundang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 46, tambahan lembaran negara republik indonesia nornor 3478. Tahun 2007 nomor 67, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4724. Pasal 26 informasi hortikultura meliputi potensi dan. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2009 tentang pembiayaan, pembinaan, dan.

Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah. Undangundang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan. Peraturan presiden nomor 65 tahun 2011 tentang unit percepatan pembangunan provinsi papua dan papua barat up4b. Rancangan revisi permentan 26 2007 tentang pedoman izin usaha perkebunan. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara tahun 2007 nomor 68, tambahan. Padi sawah merupakan konsumen pupuk terbesar di indonesia, sehingga efisiensi pemupukan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan petani, keberlanjutan sistem produksi, kelestarian fungsi lingkungan, dan penghematan sumberdaya energi. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran. Undangundang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan lembaran negara tahun 1996 nomor 99, tambahan lembaran negara nomor 3656. Undangundang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 67, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4724. Direktorat pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.